Kompetensi Pekerja Sosial dalam Perlindungan Anak

Abstrack

Anak adalah merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara mempunyai kewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Pekerja sosial mempunyai peranan yang sangat penting dan kompleks yaitu sebagai konselor, sebagai advokator, sebagai pendamping maupun sebagai konsultan. Peranan tersebut hanya dapat dilakukan oleh Kompetensi profesional pekerja sosial adalah merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan perlindungan anak. Kompetensi pekerja sosial berkaitan dengan profesionalisme yaitu pekerja sosial yang profesional adalah pekerja sosial yang kompeten, karena itu kompetensi profesionalisme pekerja sosial dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan pekerja sosial dalam menjalankan profesinya dengan kemampuan tinggi. Pekerja sosial dalam perlindungan anak mempunyai peranan yang sangat penting dan kompleks yaitu sebagai konselor, sebagai advokator, sebagai pendamping maupun sebagai konsultan.

Kata kunci : Perlindungan Anak, Pekerja Sosial, Kompetensi, Profesionalisme.

A. Pendahuluan
Konvensi Hak Anak (KHA) Perserikatan Bangsa-Bangsa 1989 merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis diantara berbagai Negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Setiap anak di seluruh dunia mempunyai hak untuk bermain, mendapatkan perlindungan, mendapatkan nama (identitas), mendapatkan status kebangsaan, mendapatkan makanan, mendapatkan akses kesehatan, mendapatkan rekreasi, mendapatkan kesamaan, dan memiliki peran dalam pembangunan. Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 20 disebutkan “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Perlindungan anak, seperti dijelaskan pada pasal 3 bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Oleh karena itu, diawali dari lingkungan keluarga dan kerabat, lingkungan masyarakat sekitarnya, pemerintah baik daerah maupun pusat, sampai dengan masyarakat internasional wajib menghormati, melindungi, dan mengupayakan pemenuhan atas hak-hak anak. Sesuai dengan pasal 3 tersebut bahwa perlindungan anak dibuat demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Anak ditinjau dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara mempunyai kewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik tahun 2012 Sekitar 82,5 juta (proyeksi penduduk hasil SP 2010) anak Indonesia berumur 6-17 tahun pada tahun 2011 merupakan aset bangsa yang tidak ternilai harganya. Aset tersebut harus disiapkan dengan baik guna menyongsong masa depan bangsa yang lebih cemerlang. Anak Indonesia pada 2011 mencapai sepertiga dari total penduduk Indonesia (33,9 %). Jika dilihat menurut jenis kelamin, 51,3 % diantaranya adalah laki-laki dan 48,7 lainnya adalah perempuan.

Namun pada kenyataannya masih banyak anak yang hidup dalam kesulitan sehingga terganggu kualitas tumbuh kembangnya dan terancam kelangsungan hidupnya. Masalah keterlantaran yang dialami oleh bayi dan anak–anak semakin meningkat. Keterlambatan terjadi karena kelalaian dan atau ketidakmampuan orang tua dan atau keluarga melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan jasmaniah, rohaniah maupun sosial mereka tidak terpenuhi secara wajar. Masalah keterlantaran semakin nampak dalam situasi terbatasnya/minimnya ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh keluarga dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan sosial.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2004 Jumlah Anak Terlantar sebanyak 3.488.309, Balita Terlantar sebanyak 1.178.824, Anak Rawan Terlantar sebanyak 10.322.674, sementara Anak Nakal sebanyak 193.155 anak dan Anak Cacat sebanyak 367.520 anak (www.depsos.go.id). Gejala sosial Anak Jalanan yang merupakan akibat langsung dari krisis di berbagai bidang masih menjadi fenomena sosial di kota–kota besar.

Hasil Survei dan Pemetaan Sosial Anak jalanan yang dilakukan oleh Unika Atmajaya Jakarta di 12 Kota Besar di Indonesia pada tahun 1999, menyebutkan jumlahnya 39.861 anak. Dari sekitar hampir 40 ribu anak jalanan tersebut, 48 persen adalah anak–anak yang baru turun ke jalanan sejak tahun 1998 atau setelah terjadinya krisis. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa populasi anjal sebelum krisis adalah sekitar 20 ribu anak.

Berdasarkan survey terungkap bahwa alasan dari sebagian besar anak- anak bekerja di jalan setelah terjadinya krisis adalah karena membantu pekerjaan orang tua (35 %) dan menambah biaya sekolah (27 %). Hal ini menunjukkan bahwa alasan ekonomi keluarga merupakan pendorong utama semakin banyaknya anak–anak bekerja di jalan setelah terjadi krisis. Pada tahun 2002 jumlah anak jalanan mengalami peningkatan lebih dari 100 % dibandingkan angka tahun 1998. Menurut hasil Susenas yang diselenggarakan dengan kerjasama BPS dan Pusdatin Kesos pada tahun 2002 jumlah anak jalanan sebanyak 94.674 Anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Usaha yang serius dan konsisten harus dilakukan untuk menciptakan warga-warga Indonesia yang cerdas dan berkualitas. Anak-anak seharusnya dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan yang baik sehingga tercipta watak dan pribadi yang baik pula. Pemerintah sesuai fungsinya berkewajiban melindungi balita-balita dan anak-anak dari esploitasi untuk kepentingan ekonomi orang-orang tidak bertanggung jawab. Sudah sepatutnya anak-anak Indonesia mendapatkan lingkungan dan pendidikan yang nyaman, aman, dan baik sebagai tempat tumbuh dan berkembang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial, bahwa pengertian Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial baik pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat. LKS mempunyai peranan penting dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial. LKS merupakan ujung tombak yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam sebuah Lembaga Kesejahteraan Sosial tidak terlepas dari adanya peranan Pekerja Sosial yang merupakan salah satu komponen dari pelayanan kesejahteraan sosial. Karena peranan Pekerja Sosial sangat diperlukan untuk membantu penerima manfaat dalam memecahkan permasalahan sosial yang dihadapi.

Pekerja sosial dalam perlindungan anak mempunyai peranan yang sangat penting dan kompleks. Beberapa peranan yang dapat dilakukan seorang pekerja sosial dalam penanganan anak yang membutuhkan perlindungan adalah sebagai konselor, sebagai advokator, sebagai pendamping maupun sebagai konsultan. Berbagai peranan tersebut saling menunjang dan melengkapi sesuai dengan fungsi yang diembannya. Agar dapat menjalankan pernanannya dengan baik tentunya dibutuhkan kompetensi. Kompetensi profesional pekerja sosial adalah merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan perlindungan anak. Kompetensi pekerja sosial berkaitan dengan profesionalisme yaitu pekerja sosial yang profesional adalah pekerja sosial yang kompeten (berkemampuan), karena itu kompetensi profesionalisme pekerja sosial dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan pekerja sosial dalam menjalankan profesinya dengan kemampuan tinggi. Berdasarkan pada uraian diatas maka penulis ingin mengkaji lebih dalam hal-hal yang berkaitan dengan “Kompetensi Pekerja Sosial dalam Perlindungan Anak”.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah Kompetensi Pekerja Sosial yang diperlukan dalam Perlindungan Anak ?
2. Bagaimanakah Konsep Pendampingan Pekerja Sosial dalam Perlindungan Anak ?
3. Bagaimanakah Konsep Perlindungan Anak di Indonesia ?
C. Pembahasan
1. Kompetensi Pekerja Sosial
Standar kompetensi pekerja sosial adalah ukuran kemampuan yang meliputi pengetahuan, ketrampilan, dan nilai pekerjaan sosial dalam praktik pekerjaan sosial dan/atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Permensos RI No:108/HUK/2009:20 Tentang Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial).

Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab,wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun pada badan/organisasi sosial lainnya. Pekerja sosial adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksanateknisfungsional yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial pada instansi pemerintah maupunbadan/organisasi sosial lainnya.

Tugas pokok pekerja sosial adalah menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial (Kepmenpan Nomor : KEP/03/M.PAN/1/2004:5).

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tercermin pada makin tingginya tingkat pendidikan, kesehatan, ketrampilan, pengalaman serta nilai budaya yang berorientasi pada masa depan pencapaian prestasi dalam menghadapi tantangan dengan pendayagunaan seluruh potensi yang ada dalam diri manusia. Manusia sebagai sumber daya pembangunan, menekankan manusia sebagai pelaku pembangunan yang memiliki etos kerja produktif, ketrampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen.

Pemerintah mencanangkan sasaran pembangunan nasional adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya. Oleh karena itu investasi pada aspek manusia sebagai modal dasar pembangunan sangat perlu diperhatikan. Sumber daya manusia itu sendiri mencakup baik manusia sebagai insani, yang memiliki potensi yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa antara lain berupa; sikap/mental, ketrampilan, bakat, pengetahuan, tanggungjawab, kemampuan, keahlian dan lain sebagainya, dan mengelola aktifitas dalam rangka melangsungkan kehidupannya.Berkaitan dengan hal tersebut peningkatan kompetensi diperlukan sebagai suatu upaya yang berkesinambungan dan terus menerus bagi unsur aparatur Negara dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Uji kompetensi bagi pekerja sosial merupakan konsekuensi logis yang perlu didukung oleh lembaga induk untuk meningkatkan kinerja lembaga itu dan eksistensi profesi pekerja sosial. Uji kompetensi pekerja sosial adalah penentuan ukuran kemampuan dalam praktek pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Perlunya pengembangan ini didasarkan pada pemikiran bahwa:
a. Untuk mengembalikan profesi pekerjaan sosial sesuai dengan standar keilmuan. Diharapkan profesi pekerjaan sosial akan disandang oleh mereka yang berlatar belakang pendidikan kesejahteraan sosial. Hal ini akan meningkatkan mutu praktek pekerjaan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial.

b. Rendahnya kualitas dan kuantitas pekerja sosial
Pada sebagian masyarakat ada anggapan bahwa pekerja sosial merupakan profesi alternatif, dan dapat dilakukan oleh segala macam latar belakang pendidikan. Mereka yang bekerja di lembaga pelayanan kesejahteraan sosial ada beberapa yang menjadi pekerja sosial merupakan kebetulan, bukan alasan profesionalisme berlatar belakang pendidikan kesejahteraan sosial, tetapi lebih karena pengalaman. Untuk menjadi pekerja sosial professional perlu pendidikan profesi dan bukan sekedar impasing atau penyetaraan. Dengan kata lain bahwa untuk menciptakan pekerja sosial yang professional harus menguasai ilmu pengetahuan, keahlian atau ketrampilan, dan nilai-nilai pekerjaan sosial. Sementara itu merupakan realita bahwa pekerja sosial fungsional yang memiliki jabatan pekerja sosial tingkat terampil dan tingkat ahli belum seluruhnya berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial. Sehingga dalam melakukan praktek pekerjaan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial diduga belum optimal.

c. Perlunya pengakuan masyarakat
Tinggi rendahnya suatu profesi di mata masyarakat tidak hanya ditentukan oleh fungsi profesi itu, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku profesionalnya. Bahkan pekerja sosial pada era otonomi daerah dan daerahnya dikategorikan kaya serta pemimpinnya berpihak kepada peningkatan SDM maka profesi pekerja sosial telah mendapat pengakuan dari Pemerintah Daerah. Terhadap profesi pekerja sosial ikut menentukan standar gaji, kesempatan kerja, promosi, karier, maupun posisi dalam hierarki organisasi lembaga pelayanan. Sehingga banyak pejabat fungsional pekerja sosial yang dinilai berprestasi dan berperilaku baik dalam menjalankan tugas, dipromosikan menjadi pejabat struktural.

d. Mengembangkan profesi pekerja sosial
Profesi pekerja sosial relatif baru di Indonesia bila dibanding dengan profesi lain. Oleh karena itu perlu dikembangkan terus menerus seirama perkembangan ilmu pengetahuan, informasi, dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Sebab perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mempengaruhi kehidupan individu, masyarakat, dan kehidupan profesi terutama dalam akses informasi. Pekerja sosial hendaknya merespon perubahan dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang menantang. Tidak selayaknya mereka itu mempertahankan paradigma lama yang telah bergeser nilainya itu. Pekerja sosial hendaknya adaptif dalam pemanfaatan teknologi informasi. Pekerja Sosial harus berjalan seirama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya pengakuan pekerja sosial sebagai profesi, maka terbuka kesempatan yang luas bagi mereka untuk mengembangkan karir dan prestasi mereka. Oleh karenanya pekerja sosial harus dinamis, fleksibel, mampu bergaul, dan suka tantangan akan memiliki jaringan luas dan kuat. Dari sinilah terbuka kesempatan untuk pengembangan diri, peningkatan karir dan prestasi mereka. Dengan kata lain seorang professional perlu memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan religi.

2. Konsep Pendampingan Pekerja Sosial
Terdapat beberapa konsep pendampingan sosial yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya sebagai berikut. Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan atau fasilitasi yang diberikan pendamping kepada penerima manfaat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian penerima manfaat secara berkelanjutan dapat diwujudkan (Direktorat Bantuan Sosial, 2007:4). Sedangkan menurut modul Pendampingan Sosial dalam pemberdayaan masyarakat miskin (Pusdiklat, 2006:62) Pendampingan adalah pengembangan kemampuan, ketrampilan, dan pengalaman orang lain dengan memberi kesempatan untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan ditempat kerja, melalui penggunaan tugas-tugas yang direncanakan secara sistematis dan berat dalam pekerjaan yang sesungguhnya sebagai sarana belajar.

Pendampingan sosial merupakan suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan penerima manfaat yang bertujuan untuk memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan lainnya (Departemen Sosial RI, 2009:122). Sedangkan menurut Edi Suharto bahwa Pendampingan sosial merupakan strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip pekerjaan sosial yakni membantu orang-orang agar mampu membantu dirinya sendiri (Edi Suharto , 2005:94).

Berkaitan dengan hal tersebut peran pekerja sosial sering kali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping sosial, bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah secara langsung. Dalam konteks perlindungan anak, masyarakat, lembaga, dan klien, mengorganisasi diri mereka sendiri dalam kelompoknya, serta mencari atau menemukan kelemahan-kelemahan yang ada dalam dirinya, sehingga mereka mencari jalan keluar sendiri demi kebaikannya, sedangkan pihak luar atau pendamping hanya mendorong, memberi masukan dan memberikan alternatif solusi pemecahan masalah apabila diperlukan dan tidak boleh memaksakan kehendak pada mereka.

Demikian juga terkait dengan konsep tersebut, pendampingan sosial yang dilakukan pekerja sosial dalam perlindungan anak sistem pendampingannya ditujukan kepada sifat atau jenis dampingan, dalam hal ini menerapkan sistem pendampingan partisipatif yang artinya dalam menentukan setiap pendampingan akan dilakukan dengan peran serta aktif dari klien, keluarga, dan masyarakat yang sesuai dengan tahap-tahap kegiatan yang telah disusun lembaga pelayanan dan pendamping sosial. Sehubungan dengan hal tersebut pendampingan sosial yang berjalan efektif apabila dalam proses pendampingannya ada partisipasi dari klien dan keluarganya. Sehingga terwujudnya pendampingan sosial yang partisipatif yang merupakan suatu strategi yang sangat menentukan keberhasilan pendampingan dalam setiap program pelayanan. Hal ini sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial yaitu membantu orang lain dengan segala potensi serta kemampuan yang mereka miliki, dan mereka harus semangat dalam merubah dirinya untuk menjadi lebih baik sesuai dengan yang diinginkannya.

Pendampingan sosial pekerja sosial dalam perlindungan anak pada esensinya ditujukan untuk membantu klien dalam meningkatkan fungsionalitas sosial individu, baik perorangan maupun sebagai anggota kelompok, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupannya dan melaksanakan fungsionalnya.Tujuan pendampingan pekerja sosial terhadap klien berkaitan erat dengan hakikat pekerjaan sosial, dimana suatu profesi yang bertanggung jawab dalam memperbaiki dan mengembangkan interaksi antar individu, kelompok, dan masyarakat, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas kehidupannya dan dapat mengatasi permasalahan atau kesulitan yang dihadapi, dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya (Istiana Herawati, 2001:14).

Pendampingan pekerja sosial berusaha membantu individu, kelompok, dan masyarakat yang mengalami permasalahan dalam menjalankan interaksi sosial dengan lingkungan, mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sosial, serta dalam mewujudkan nilai-nilai kehidupan, agar mereka dapat memahami kenyataan yang dihadapi dengan meningkatkan kemampuan mereka, mengkaitkannya dengan sistem sumber dan mempengaruhi kebijakan sosial.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pekerja sosial melaksanakan fungsi pendampingan sebagai berikut :
a. Membantu orang meningkatkan dan menggunakan kemampuanya secara efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan memecahkan masalah klien.
b. Mengaitkan orang dengan sistem sumber.
c. Mempermudah interaksi, mengubah dan menciptakan relasi antar orang dan sistem sumber kemasyarakatan, maupun membangun relasi antar orang dilingkungan sistem sumber.
d. Memberikan sumbangan bagi perubahan, perbaikan serta perkembangan kebijakan dan perundang-undangan sosial.
e. Meratakan sumber-sumber material.
f. Bertindak sebagai pelaksana kontrol sosial.

3. Konsep Perlindungan Anak
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat danmartabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskrimanasi (Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2003 : 4). Sedangkan tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi , demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Undang-Undang RI No. 23 tahun 2003 : 7).

Dari pernyataan tersebut mengandung makna bahwa anak merupakan bagian yang sangat penting dalam kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Didalam implementasinya anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan suatu bangsa, penentu masa depan dan penerus generasi bangsa. Namun demikian kita sadari bahwa kondisi anak masih banyak yang memprihatinkan. Hal ini dapat diketahui dari berbagai media bahwa belum semua anak mendapatkan hak-haknya, misalnya mendapatkan pendidikan yang layak. Pada hal diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Proses tumbuh kembang anak menuju generasi penerus bangsa yang memiliki budi pekerti luhur, kompetitif dan berkualitas, banyak faktor yang dapat mempengaruhi baik dari dirinya sendiri maupun faktor lingkungan. Hal ini merupakan hambatan atau permasalahan dalam proses tumbuh kembang anak. Permasalahan yang dihadapi anak adalah merupakan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh orang lain, baik orang dewasa maupun teman sebaya, orang terdekat dengan anak maupun orang lain. Pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh orang yang paling dekat dengan anak (orang tua, kerabat, dan lain-lain) pada umumnya terkait dengan kondisi rumah tangga atau keluarga yang juga sedang bermasalah.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa terjadinya perdagangan anak dikarenakan keterpaksaan orang tua dan kekhawatiran yang sangat mendalam terhadap kondisi hidup mereka dalam membiayai keluarganya. Mereka menyetujui anaknya ditukarkan dengan harga uang, sama sekali tidak tahu menahu mau dikemanakan anak mereka itu, mau diapakan anak mereka nantinya, dan apakah mendapat perawatan yang memadai atau tidak, orang tua tidak mau tahu, yang ada dalam pikiran orang tua adalah ingin terhindar dari kesusahan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

Menurut Liunir Z (dalam Kebijakan Kesejaahteraan Anak dan Perlindungan Anak : 42) menyebutkan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak antara lain : 1) Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, dan terlalu bergantung kepada orang dewasa. 2) Kemiskinan keluarga, banyak anak. 3) Keluarga pecah (broken home) akibat perceraian, ketiadaan ibu dalam jangka panjang, atau keluarga tanpa ayah. 4) Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidakmampuan mendidik anak, harapaan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, anak lahir diluar nikah. 5) Penyakit gangguan mental pada salah satu orang tua. 6) Pengulangan sejarah kekerasan : orang tua yang dulu sering ditelantarkan atau mendapat perlakuan kekerasan sering memperlakukan anak-anaknya dengan pola yang sama. 7) Kondisi lingkungan sosial yang buruk dan keterbelakangan. Beberapa faktor yang menjadi akar penyebab pelanggaran hak anak diantaranya; kemiskinan, pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah, lemahnya kesadaraan hukum oleh keluarga dan masyarakat. Hal tersebut masih terjadi, sehingga mampu melakukan tindakan pelanggaran hak anak dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak anak.

Sebagai salah satu unsur yang harus ada di dalam negara hukum dan demokrasi, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia termasuk didalamnya perlindungan terhadap anak yang kita harapkan sebagai penentu masa depan bangsa Indonesia dan sebagai generasi penerus harus mendapatkan pengaturan yang jelas. Hal ini perlu dilakukan, mengingat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya. Sehingga Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng harus dihargai. Oleh karena itu HAM harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau bahkan dirampas oleh siapapun.

Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak, hak-hak anak yang termasuk dalam hak-hak legal diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Diantara hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut adalah :
a. Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
b. Hak atas sebuah nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
e. Apabila karena sesuatu hal orang tuanya tidak bisa mengasuh sendiri, anak tersebut berhak diasuh dan diangkat oleh orang lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
g. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.
h. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya.
i. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, dan berekreasi sesuai dengan minat dan bakatnya.

Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang anak, tertuang di dalam ketentuan Pasal 19 UU Perlindungan Anak, diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
b. Mencintai keluarga,masyarakat, dan menyayangi teman.
c. Mencentai tanah air, bangsa dan negara.
d. Menunaikan ibadah sesuaidengan ajaran agamanya.
e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulai.

Di dalam UU Perlindungan Anak, diatur juga mengenai pendidikan anak yang dicantumkan dalam ketentuan Pasal 48 sampai dengan Pasal 53. Dalam Pasal 48, menyatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Berdasarkan ketentuan pasal 50, dinyatakan bahwa pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada:
a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal.
b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi.
c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri.
d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggungjawab.
e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

4. Kesimpulan dan Saran
Pemenuhan hak dan kewajiban anak sebagaimana telah tertuang dan diatur dalam UU Perlindungan Anak memang harus kita laksanakan. Hal itu dikarenakan hak dan kewajiban yang telah dituangkan dalam UU Perlindungan Anak tersebut sudah menjadi hak dan kewajiban legal. Sehingga orang-orang dewasa sebagaimana ditunjuk dalam UU Perlindungan Anak yang berada dalam ranah negara dan pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua anak Indonesia harus melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dalam perlindungan anak termasuk didalamnya melaksanakan kewajiban untuk menyelenggarakan kewajiban pendidikan anak.

Sebagaimana diuraikan diatas, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian sistem perlindungan anak merupakan suatu sistem yang kompleks, dimulai dariadanya kemauan politik yang kuat, dijabarkan di dalam peraturan perundang-undangan, diimplementasikan dalam bentuk program-program yang mendukung perlindungan anak dan program yang mencegah atau menghindari kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran anak.

Undang-Undang Dasar 1945, Konveksi Hak Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sudah menunjukkan kemauan politik bangsa Indonesia dalam menuju ke suatu sistem perlindungan anak. Doktrin ”parens patriae” mewajibkan negara untuk membela dan memperhatikan penduduknya yang paling rentan , yaitu anak-anak. Untuk itu kerjasama diantara aparat penegak hukum, pekerja sosial, profesional kesehatan dan anggota masyarakat lain diperlukan guna mencegah kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak darikonsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, kewajiban memberikan perlindungan anak didasarkan atas asas-asas; non-diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak.Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikan pula dalam penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

DAFTAR PUSTAKA

BBPPKS Bandung, 2002, Modul 4, Metode-Metode Pekerjaan Sosial, BBPPKS Bandung.
Departemen Sosial RI, 2005, Pedoman Penanganan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Program Pemulihan dan Reintegrasi, Jakarta.
Departemen Sosial RI, 2006, Permasalahan Sosial Di Indonesia; Kontribusi Penelitian dan Pengembangan dalam Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Sosial, Jakarta.
Kementerian Sosial RI dan Unicef Indonesia, 2011, Pedoman Pelatihan Untuk Pekerja Kesejahteraan Anak, Jakarta.
Kementerian Sosial RI dan Unicef Indonesia, 2006, Pelayanan Kesejahteraan Anak dan Keluarga Di Indonesia; kajian tentang Sistem Pencegahan dan Respon terhadap Perlakuan Salah, Kekerasan dan Eksploitasi Anak, Jakarta.
Maguire, Lambert, diterjemahkan Tim STKS, 2008, Pekerjaan Sosial Klinis, Pustaka Societa , Jakarta.
Roberts R. Albert, Greene J. Gilbert, 2009, Buku Pintar: Pekerja Sosial, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta.
Save the Children, 2012, Modul Latihan Pekerjaan Sosial Berpusat Pada Anak dan Keluarga; Perlindungan Anak dan Perencanaan Permanensi, Jakarta.
Unicef Indonesia, 2011, Buku Pedoman: Deteksi Dini, Pelaporan dan Rujukan Kasus Kekerasan dan Penelantaran Anak, Unicef Indonesia, Jakarta.
Unicef Kerja sama Departemen Kesehatan RI, 2005, Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan Terhadap Anak, Jakarta.

*) Widyaiswara Madya BBPPKS Yogyakarta

Sumber: BBPPKS Yogyakarta