Sertifikasi Pekerja Sosial; Pengakuan dan Tantangan

Abstrak

Penyelenggaraan sertifikasi pekerja sosial dan akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial bukan hanya menjadi concern dan urusan Kementerian Sosial, oleh karena itu semua pemangku kepentingan sudah harus diikutsertakan dalam berbagai proses sertifikasi dan akreditasi. Keberadaan Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial dan Badan Akreditasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial harus bersifat independen. Untuk lebih memahami konstruksi, sistem, mekanisme dan kelembagaan sertifikasi dan akreditasi maka publik perlu mendapat informasi yang jelas dan utuh tentang payung hukum dan penataan peraturan yang ada yang tercermin dalam Permensos No 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Untuk menilai kinerja dan mutu pelayanan lembaga sosial, harus dibuat sebuah sistem akreditasi lembaga sosial. Sistem akreditasi ini akan menjadi standar prosedur operasional dari lembaga sosial kepada pengguna layanan. Standar prosedur operasional pelayanan sosial berbasis panti harus disiapkan untuk memastikan terlaksananya pelayanan berkualitas.

Kata kunci : Sertifikasi, pekerja sosial

A. Pendahuluan

Indonesia, baru sekarang ini pekerja sosial akan mendapatkan haknya yakni sertifikat pekerja sosial. Pemberian sertifikat ini adalah bentuk pengakuan pemerintah terhadap pekerja sosial sebagai profesi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Di samping itu akreditasi juga secara berlahan akan diberikan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial yang telah memenuhi segala persyaratan untuk itu. Dengan terakreditasinya LKS, maka kepercayaan dan dukungan pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha terhadap LKS akan semakin kuat.

Dalam kaitan ini, sudah sekian lama komunitas pekerja posial Indonesia menanti datangnya kesempatan ketika eksistensi mereka dan lembaga di bidang kesejahteraan sosial lebih diakui dan mendapat pengakuan secara luas. Mereka ingin seperti profesi dan lembaga lain yang sudah terakreditasi. Kalau profesi dan lembaga lain mampu mengapa profesi pekerja sosial dan lembaga di bidang kesejahteraan sosial tidak? Momentum sertifikasi dan akreditasi itu disadari betul oleh Kementerian Sosial yang sejak tahun 2009 sudah merintis kelembagaan dan perangkat sertifikasi dan akreditasi.

B. Pembahasan

Kita mengenal masalah kesejahteraan sosial sudah sejak sekian lama. Mengenal adanya kelompok marjinal yang merunjuk kepada kelompok yang mengalami satu atau lebih dimensi ketersingkiran baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik. Dalam kaitan tersebut, dengan semakin berkembangnya kemarginalan kelompok masyarakat, maka profesi pekerja sosial di era sekarang ini dipandang perlu membantu meminimalisir dan menanggulangi berjamurnya kelompok marjinal yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, sudah seharusnya diperlukan penyadaran bahwa upaya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial merupakan tugas semua pihak termasuk melibatkan dunia usaha, kampus, pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya.

Kementerian Sosial sebagai salah satu lembaga pemerintah yang ditugasi menanggulangi permasalahan kelompok marjinal mengartikulasikan kelompok marjinal sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sering disebut pula sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Dalam rangka penanggulangan kelompok ini, pendekatan yang sering digunakan lebih cenderung didasarkan pada program dan material, dan belum menyentuh pada pemberdayaan profesi pekerjan sosial.

1. Mengenal Sosok Pekerja Sosial

Kita sadari saat ini, sumber daya manusia yang menangani masalah sosial belum seimbang dengan kebutuhan untuk menangani permasalahan sosial yang komplek dan dinamis. Sebagai gambaran, pekerja sosial dan keluarga penyandang kesejahteraan sosial minimal 1 berbanding 100. Keterbatasan pekerja sosial yang ada saat ini bukan menjadi alasan tidak berkualitasnya pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Namun, sebaliknya menjadi tantangan bagi Kementerian Sosial untuk cermat dan cerdas memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk menjawab tantangan tersebut. Untuk itu, bagi pekerja sosial yang sudah mendedikasikan waktu, pikiran dan tenaganya, patut diberikan apresiasi dan penghargaan yang layak.

Sebagai sebuah profesi, pekerjaan sosial belum terasa membumi di Indonesia, karena mayoritas masyarakat Indonesia belum familiar tentang apa itu sosok pekerja sosial, meskipun sudah ada sebagian kalangan yang mengetahui, tetapi umumnya masih menganggap profesi ini peranannya masih biasa-biasa saja, serta dianggap belum mampu mengangkat martabat dan kesejahteraan masyarakat. Masih banyak masyarakat belum merasakan pekerjaan pertolongan ini mampu membawa perubahan terhadap dirinya, karena mereka belum mampu merubah pola pikir (mindset), bagaimana masyarakat mampu merubah dirinya. Mereka hanya sebatas kepanjangan tangan dari institusi sosial, khususnya di dalam menyalurkan bantuan-bantuan material. Seiring dengan itu pekerjaan sosial dianggap bisa dikerjakan sembarang orang tanpa harus menempuh pendidikan profesi pekerjaan sosial.

2. Penjaminan Mutu Pekerjaan Sosial

Disadari atau tidak permasalahan sosial di Indonesia sudah begitu kompleks dan menyebar ke segala arah. Melihat fenomena ini sudah saatnya profesi pekerjaan sosial mendapat perhatian lebih sebagai sebuah jawaban yang tepat untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat. Para pekerja sosial ditingkatkan kemampuannya guna menunjang pelaksanaan tugas pertolongan, sehingga masyarakat merasakan benar adanya perubahan yang signifikan terhadap dirinya melalui intervensi pekerjaan sosial. Kapasitas dan peran pekerja sosial mutlak ditingkatkan, agar mampu merubah pandangan bahwa mereka sangat dibutuhkan dalam penyelesaian permasalahan sosial.

Inilah sebenarnya keahlian utama yang wajib dan harus dimiliki dari seorang pekerja sosial, dengan menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan dalam mencapai keberfungsian sosial masyarakat.

Pandangan masyarakat masih sebatas pada pemahaman bagaimana merawat orang terlantar, anak anak jalanan atau karena korban bencana, atau korban penyalahgunaan narkoba. Orang miskin dan sengsara dipelihara negara, apakah berarti dijadikan proyek? Tentu tidak, karena tepatnya adalah bagaimana agar yang miskin dapat keluar dari kemiskinannya. Oleh karena itu peran pekerja sosial dirasa sangat penting dan mendesak untuk dimaksimalkan guna membantu tugas pertolongan dalam mengembalikan keberfungsian sosial, melalui sistem penanganan terpadu kelompok marjinal yang dapat dilakukan oleh seorang pekerja sosial.

Salah satu mekanisme penting yang dapat diambil oleh profesi ini adalah dengan komitmen profesional untuk melakukan tugas dan fungsi pendampingan sosial di dalam kelompok marjinal tersebut, dengan tetap mengedepankan sinergitas dengan profesi lain di dalam menangani masalah sosial ini. Di samping itu, apa manfaat yang dapat diperoleh dari sertifikasi tersebut ?. Minimal diperoleh dua manfaat dari sertifikasi ini, yaitu adanya pengawasan mutu yang dapat mengarahkan para praktisi untuk mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan, serta proses seleksi yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu maupun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai peningkatan profesionalisme. Selain itu adanya penjaminan mutu yang merupakan proses pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi, dan ini akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya.

3. Harapan Kesejahteraan

Indonesia telah memiliki Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial (LSPS) dan merupakan lembaga independen yang berwenang menetapkan kualifikasi dan memberikan sertifikat kompetensi untuk menjamin kualitas dan kualifikasi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan praktek pekerjaan sosial pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sebagai wujud kemampuan professionalnya, pekerja sosial yang dinyatakan lulus pada uji kompetensi dianggap layak dan mampu melakukan pelayanan kesejahteraan sosial secara lebih professional, artinya telah memenuhi standar minimal bagi seorang pekerja sosial untuk melakukan praktek pekerjaan sosial.

Ke-profesionalan pekerja sosial harus dibuktikan dengan sertifikat kompetensi, sebagai bentuk pengakuan yang diberikan oleh lembaga sertifikasi sesuai kualifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Sertifikat sebagai simbul ke-profesionalan seorang pekerja sosial, yaitu kemampuan dan kapasitasnya di dalam melakukan pelayanan yang dijamin mutunya, sehingga berhak mendapatkan lisensi atau izin praktek sebagai bentuk mandat atau kewenangan yang diberikan oleh Menteri Sosial kepada Pekerja Sosial dalam melaksanakan praktek pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berbasis kewirausahaan sosial demi memberikan perlindungan, baik terhadap penerima pelayanan maupun pekerja sosial itu sendiri.

Sertifikasi ini merupakan wujud kepastian hukum bagi praktek pekerjaan sosial sekaligus akan mempermudah hubungan profesional mereka terhadap berbagai profesi, baik yang ada di lembaga pelayanan pemerintahan atau lembaga pelayanan masyarakat. Pola ini akan mensejajarkan profesi pekerja sosial dengan profesi lainnya, seperti guru dengan pendidikan, ahli hukum dengan keadilan, atau petugas medis dengan kesehatan. Sertifikasi merupakan pengakuan legal atas praktek pekerjaan sosial dari aspek hukum yang melindungi pekerja sosial itu sendiri atau masyarakat yang mendapatkan pelayanannya, karena itu secara spesifik tujuan utama dari sertifikasi ini adalah;

1) untuk melindungi profesi pekerjaan sosial; 2) untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pekerja sosial; 3) membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial dengan menyediakan rambu-rambu dan instrument untuk melakukan seleksi terhadap pekerja sosial yang kompeten; 4) membangun citra masyarakat terhadap profesi pekerjaan sosial; dan 5) memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu layanan dan penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor: 16/HUK/2012 merupakan harapan baru telah dimulainya upaya peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang barengi dengan akreditasi LKS sebagai satu kesatuan pelayanan dengan mengsertifikasi infra struktur pelayanan yaitu para pekerja sosial untuk lebih professional. Sertifikasi dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang tidak memiliki latar belakang kesejahteraan sosial namun berkecimpung dalam praktik pelayanan sosial terhadap masyarakat yang harus diperoleh dengan melalui uji kompetensi dan mengacu pada standar tertentu untuk melihat dan menentukan ukuran kemampuan dalam praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Uji kompetensi merupakan penilaian kualifikasi (keahlian dan ketrampilan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan suatu profesi) dalam praktek pekerjaan sosial yang dilaksanakan melalui pemberian sertifikasi langsung, pelatihan sertifikasi, pendidikan profesi dan atau penilaian langsung. Sertifikasi ini merupakan upaya untuk melestarikan sebuah tradisi yang dijalankan oleh negara kesejahteraan dalam memberikan standar kompetensi, memperkuat fondasi keilmuan, ketrampilan dan nilai kesejahteraan sosial sekaligus untuk meningkatkan interaksi antar organisasi dan lembaga profesi pekerja sosial dengan lembaga-lembaga negara. Melalui ukuran-ukuran tertentu, nantinya akan diperoleh suatu standar kompetensi yaitu tingkat kemampuan yang meliputi pengetahuan, pengalaman/praktik/ketrampilan dan nilai praktek pekerjaan sosial untuk memastikan kapasitas seorang pekerja sosial baik kemampuan dalam perspektif pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam praktek pekerjaan sosial di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

C. Penutup

Sudah saatnya sistem rekrutmen pekerja sosial dan penempatannya memerlukan kebijakan yang tepat mengingat banyak pekerja sosial sering memilih tugas di tempat yang diinginkannya. Pendidikan dan pembinaan tenaga pekerjaan sosial dapat ditempuh setelah menyelesaikan pendidikan dan/atau pelatihan, serta lulus uji kompetensi sebagai pengakuan terhadap kompetensi dalam melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tertentu. Sertifikasi mengarahkan kepada profesionalisasi pelaksanaan tugas dan fungsinya yang akan dibarengi dengan kenaikan kesejahteraan, sistem rekrutmen, pembinaan dan peningkatan karir pekerja sosial, dan memiliki posisi yang seimbang dengan profesi lain yang lebih mapan kehidupannya. Sertifikasi pekerja sosial sebagai proses pemberdayaan, diharapkan mampu memperbaiki tata kehidupan yang lebih adil, demokratis, untuk tegaknya kebenaran dan keadilan dikalangan pekerja sosial.

Bahan Bacaan

– Miftachul Huda, 2009. Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Pustaka Jaya. Jakarta
– Suradika, Agus dan Bambang Ipuyono Maskun. 2005. Etika Profesi Pekerjaan Sosial. Jakarta : Balatbangsos Depsos RI
– Soekoco, Heru Dwi, et all. 2002. Pengantar Pekerjaan Sosial. Bandung : BBPPKS. Modul 2
– Soetarso (1993). Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Sosial dal Kebijaksanaan Sosial. Bandung : Kopma STKS Bandung.
– Peraturan Menteri Sosial No 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial
– Peraturan Menteri Sosial No 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pengirim : Bambang Tjahjono

Sumber :  BBPPKS Yogyakarta