children-at-play

Hari Anak Sedunia: Sebuah Seruan Peringatan akan Hak-hak Anak

Meski kemajuan luar biasa sudah dicapai sejak diadopsinya Konvensi Hak Anak (KHA) pada 1989, hak jutaan anak masih diabaikan setiap hari, termasuk di Indonesia, seperti disampaikan UNICEF menjelang Hari Anak Sedunia.

KHA adalah traktat hak asasi manusia yang paling cepat dan banyak diratifikasi. KHA meletakkan standar dasar dan universal untuk masa kanak-kanak yang sehat, terlindung dan layak bagi setiap manusia. Indonesia adalah salah satu negara pertama yang menandatangani KHA pada 26 Januari 1990, hanya dua bulan setelah traktat itu diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada 20 November 1989, tanggal yang kemudian diperingati secara global sebagai Hari Anak Sedunia.

“Komitmen Indonesia untuk memberikan anak-anak kesempatan yang adil dalam hidup semakin kuat. Ketika dunia menyetujui Agenda 2030 setahun yang lalu, Indonesia sudah mengintegrasikan banyak target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang terkait dengan anak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),” kata Kepala Perwakilan UNICEF Gunilla Olsson. “Tetapi ada terlalu banyak anak yang masih belum terjangkau.”

Indonesia telah melakukan kemajuan signifikan tentang hak dan kesejahteraan anak dalam beberapa dekade terakhir. Tingkat kematian anak berumur dibawah lima tahun, misalnya, sudah berkurang hingga setengahnya, dan sudah menyelamatkan lebih dari 5 juta anak. Hampir 98 persen anak-anak berumur 7-12 tahun mendapatkan pendidikan sekolah dasar, dan kemiskinan ekstrim sudah jauh berkurang.

Namun banyak tantangan yang menghalangi kemajuan pemenuhan hak anak global –dimana hampir 6 juta anak meninggal setiap tahun karena sebab-sebab yang bisa dicegah, dan anak-anak yang paling miskin dua kali lebih cenderung meninggal dunia sebelum berulang tahun kelima dibandingkan anak-anak paling kaya – juga terus memperlambat kemajuan di Indonesia.

Lebih dari 50 persen dari total 80 juta anak di Indonesia hidup dengan biaya kurang dari dua dolar per hari. Meski data mengenai sanitasi mengungkapkan bahwa buang air besar sembarangan (BABS) umumnya sudah dieliminasi di kelompok masyarakat paling kaya di Indonesia, di kelompok masyarakat paling miskin, angkanya masih sangat tinggi. Lebih dari satu dari tiga rumah tangga miskin di wilayah terpencil masih mempraktikkan BABS (BPS, 2013). Perilaku itu meningkatkan risiko diare dan radang paru-paru (pneumonia), dua pembunuh utama anak di Indonesia; BABS juga memperparah stunting (hambatan pertumbuhan), yang merupakan kondisi dimana anak-anak lebih pendek untuk usia mereka.

Disparitas antara yang kaya dan yang miskin diperparah dengan ketidaksetaraan regional, karena anak-anak di wilayah yang lebih miskin dan lebih terpencil tidak bisa mengakses layanan dan dukungan krusial. Di Papua dan Papua Barat, misalnya, prevalensi HIV/AIDS 15 kali lebih tinggi dari rata-rata nasional

“Kemajuan menyeluruh di tingkat nasional sering kali menutupi disparitas yang besar antara provinsi dan region,” kata Ibu Gunilla. “SDG memberikan peluang untuk meletakkan hak-hak anak di pusat agenda pembangunan. Semua SDG yang berjumlah 17 menyentuh kehidupan anak, dan 13 diantaranya sangat relevan bagi mereka. Karenanya di UNICEF kami mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan dimulai dari anak-anak,” kata Ibu Gunilla. “Investasi untuk mencapai semua anak, terutama yang paling rentan adalah investasi terbaik yang bisa dilakukan oleh negara.”

Sumber : UNICEF