Jabatan Fungsional Pekerja Sosial sebagai Alternatif Propektif dalam Pengembangan Karir

Mengingat urgensi peran pekerja sosial sebagai ujung tombak dalam pembangunan kesejahteraan sosial, maka usaha pengembangan jabatan fungsional pekerja sosial perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah. Para pengambil kebijakan ditingkat provinsi, kabupaten dan kota melalui Kepala Dinas Kesejahteraan sosial masing-masing perlu memberikan apresiasi terhadap pengangkatan jabatan fungsional pekerja sosial sebagaimana yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kep.men.PAN) Nomor: KEP/03/M.PAN/I/2004 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya.

  1. Landasan Hukum Jabatan Fungsional Pekerja Sosial

Landasan hukum jabatan fungsional pekerja sosial adalah sebagai berikut:

  • Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
  • Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  • Peraturan Pemeritah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional.
  • Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
  • Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial.
  • Kep.Men.PAN Nomor: KEP/03/M.PAN/I/2004 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya.
  • Keputusan Bersama Menteri Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 05/HUK/2004 dan 09 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Pekerja Sosial Fungsional
Dalam Kep.Mensos No. 10/HUK/2007 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Jabatan Fungsional Pekerja Sosial, dijelaskan bahwa Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya.

Dalam pemberian pelayanan sosial kepada masyarakat baik pada level mikro, meso maupun makro, pekerja sosial merupakan ujung tombak yang berhadapan langsung dengan para pemerlu pelayan sosial/kelayan. Pemberian pelayanan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial merupakan aktivitas profesional yang didasari oleh tiga komponen yang saling berkaitan yaitu: (1) landasan kelimuan (knowledge-based); (2) landasan keterampilan (skill-based); dan (3) landasan nilai (value-based). Pekerja sosial mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pendampingan sekaligus menjalankan proses pelayanan pekerjaan sosial yang meliputi: (1) asesmen; (2) rencana intervensi; (3) intervensi; (4) review dan evaluasi; dan (5) terminasi.

  1. Kebijakan Formasi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial

Kebijakan mengenai formasi jabatan fungsional pekerja sosial merupakan wewenang pemerintah pusat (Departeman Sosial) dan pemerintah daerah (Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial). Sudah saatnya institusi sosial membangun SDM kesejahteraan sosial yang benar-benar menjadi figur dan sosok pekerja sosial fungsional. Oleh karena itu, perlu diberikan penghargaan khusus kepada tenaga kesejahteraan sosial pemerintah (TKSP) yang mau menjadi pejabat fungsional pekerjaan sosial.

Perangkat hukum dan pedoman pembinaan teknis sudah diatur dalam Kep.Mensos Nomor: 10/HUK/2007 dan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan sudah diatur juga dalam Kep.Mensos Nomor: 43/HUK/2007. Kedua keputusan Menteri Sosial ini telah memberikan peluang dan ruang untuk mengatasi berbagai permasalahan Kesejahteraan Sosial yang timbul baik dari sisi proses keberlangsungannya maupun dari sisi kelemahan SDM Kesejahteraan Sosial yang ada saat ini. Untuk mendukung kegiatan ini, Departemen Sosial RI perlu memfasilitasi dengan membentuk forum pengangkatan jabatan fungsional pekerja sosial dengan keanggotaan dari Departemen Sosial RI, BBPPKS, Biro Kepegawaian Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Sub-bagian Kepegawaian, DPRD. Tugas utama forum pengangkatan jabatan fungsional pekerja sosial adalah melakukan pertemuan satu tahun dua kali untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan.

Sumber